JAKARTAPartai Golkar dan Partai Gerindra menegaskan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka wajib memiliki loyalitas penuh kepada Presiden Prabowo Subianto serta bebas dari potensi rivalitas politik. Kedua partai koalisi pemerintah menyampaikan garis tegas tersebut pada Rabu malam (18/11/2026) menjelang agenda pemilihan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam program Head to Head CNN Indonesia TV menyatakan posisi wakil presiden harus membentuk dwitunggal yang kompak bersama Prabowo agar kendali pemerintahan tetap satu komando. Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong turut menekankan bahwa sosok yang diusulkan presiden harus memiliki loyalitas tunggal dan mampu langsung bekerja sama mempercepat agenda kabinet.

Kapan pemilihan wapres baru digelar di MPR?
Rapat Pimpinan MPR mengusulkan Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden baru digelar pada Rabu, 9 Desember 2026, bergeser dari rencana awal 2 Desember 2026 karena padatnya jadwal komisi dan kunjungan kerja DPR maupun DPD. Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman menyebut masa verifikasi dokumen kandidat yang hanya tersedia 14 hari menuntut tim verifikasi bersiap sejak dini sebelum dua nama resmi diserahkan presiden.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo belum menyetor dua nama calon wakil presiden kepada MPR sembari mematangkan konsultasi lintas koalisi. Dalam siaran yang sama, Doli menyinggung dinamika dua tahun terakhir—termasuk kasus penyadapan yang belakangan terungkap—sebagai alasan mengapa soliditas kepemimpinan nasional tidak boleh lagi terbelah.
Mengapa soliditas istana penting bagi pemerintahan?
Keselarasan presiden dan wakil presiden menjadi krusial karena Indonesia menghadapi tekanan geopolitik serta geoekonomi global yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dan konsisten. Bahtra mengingatkan bahwa jika kedua pucuk pimpinan berjalan ke arah berlawanan, sisa masa jabatan pemerintahan bisa habis hanya untuk penyesuaian politik selama satu hingga dua tahun.
Sesuai mekanisme konstitusional, hak prerogatif untuk mengusulkan dua kandidat wakil presiden kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Baik Golkar maupun Gerindra menyatakan percaya penuh kepada kepala negara untuk memilih pendamping dengan kecocokan kerja paling kuat sebelum proses verifikasi parlemen resmi dimulai.
