Mahkamah Internasional PBB menyatakan Myanmar terbukti memiliki niat genosida dalam operasi militer tahun 2017 yang menewaskan sekitar 10.000 warga minoritas Rohingya. Putusan bersejarah ini disampaikan oleh Presiden ICJ Yuji Iwasawa di Den Haag pada hari Kamis setelah penyelidikan mendalam atas tindakan kekerasan brutal aparat keamanan.

Dalam pembacaan putusan yang berlangsung selama tiga jam, pengadilan menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil, kekerasan seksual meluas, serta serangan ekstrem terhadap anak-anak. Tindakan tersebut memaksa lebih dari 730.000 pengungsi Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh.

Kasus hukum ini awalnya diajukan oleh Gambia pada tahun 2019 dengan tuduhan bahwa Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948. Sementara itu, pihak Myanmar berdalih bahwa operasi militer tersebut merupakan respons sah terhadap serangan kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army terhadap pos-pos kepolisian.

Meskipun demikian, ICJ menyimpulkan bahwa inferensi rasional dari berbagai kekejaman sistematis menunjukkan adanya niat untuk menghancurkan sebagian besar komunitas Rohingya. Pengadilan menegaskan bahwa Myanmar gagal menjalankan kewajibannya untuk mencegah genosida di tengah krisis kemanusiaan yang masih berdampak luas di kawasan.

Bagi masyarakat Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia. Saat ini, lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya masih terlantar di berbagai wilayah, termasuk 1,2 juta jiwa di kamp-kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.