LONDONPemerintah Inggris resmi menjatuhkan sanksi pembekuan aset serta diskualifikasi direktur terhadap delapan perusahaan konstruksi, properti, dan arsitektur Israel yang membangun permukiman di Tepi Barat yang diduduki, serta kelompok aktivis Tzav 9. Pengumuman pada Selasa (17/11/2026) tersebut dirilis tepat menjelang tenggat akhir tender proyek permukiman E1 di dekat Yerusalem Timur.
Kementerian Luar Negeri Inggris (FCDO) merinci delapan entitas yang disanksi yakni Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd, S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd, Lev HaHar Yazamut Ltd, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria Ltd, Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd, dan Z.F. Building Company Ltd. Seluruhnya dilarang memperoleh aliran dana dari yurisdiksi Inggris karena merancang, membangun, atau memasarkan perumahan dan infrastruktur publik di permukiman Tepi Barat.

Mengapa proyek E1 memicu tekanan sanksi dari London?
Proyek permukiman E1 menjadi sasaran utama sanksi karena lokasinya membelah wilayah Tepi Barat dan berisiko memutus keterhubungan teritorial dengan Yerusalem Timur sehingga mengancam masa depan negara Palestina yang berdaulat. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menegaskan pesan tegas kepada pelaku usaha agar tidak mengajukan penawaran, membangun, ataupun mengambil keuntungan dari proyek tersebut demi menjaga solusi dua negara.
Selain perusahaan properti, London menjatuhkan pembekuan aset terhadap gerakan Tzav 9 yang dituding mengorganisasi blokade konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza hingga Oktober lalu. Pemerintah Inggris mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa lebih dari 150.000 tenda dan 300.000 terpal tertahan di luar Gaza, sementara banjir musim dingin membuat hampir 4.000 keluarga kehilangan tempat berteduh di tengah 1,4 juta pengungsi yang tinggal di tenda darurat.
Bagaimana reaksi pemerintah Israel atas sanksi Inggris tersebut?
Pemerintah Israel mengecam keras paket sanksi London dengan menyebutnya sebagai tindakan bermusuhan terhadap perusahaan swasta yang diklaim mematuhi hukum Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar melalui pernyataan resminya di platform X menegaskan kabinetnya tengah mempertimbangkan sejumlah langkah balasan serta opsi baru untuk memperkuat komunitas Yahudi di Tepi Barat.
Paket sanksi ini dimungkinkan oleh perluasan rezim sanksi Hak Asasi Manusia Global dan Hukum Humaniter Internasional Inggris yang diajukan pada 13 Oktober sebagai tindak lanjut janji Miliband pada 8 September. Inggris juga mencatat persetujuan permukiman Israel dalam empat tahun terakhir melampaui total 20 tahun sebelumnya, sementara FCDO sedang menyiapkan legislasi terpisah untuk melarang impor barang permukiman dan jasa iklan propertinya di Inggris.
Implikasi diplomatik bagi pasar global dan posisi Indonesia
Langkah London menyusul penggalangan lebih dari 50 negara di PBB pada 12 November dan kucuran tambahan 5 juta pound sterling atau sekitar Rp120 miliar untuk program musim dingin UNICEF di Gaza menandai pergeseran tekanan hukum terhadap aktor korporasi lintas batas. Bagi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara di forum internasional, sanksi finansial terhadap rantai pasok permukiman mempertegas norma kepatuhan bisnis terhadap hukum humaniter global.
