Lenovo meminta pemerintah Indonesia menyeimbangkan inovasi dan keamanan dalam aturan kecerdasan buatan (AI) yang sedang disusun. Perusahaan teknologi asal China itu menginginkan pedoman yang dapat diterapkan di berbagai industri agar organisasi bisa mengembangkan dan menggunakan AI secara bertanggung jawab.
Kumar Mitra, Commercial Leader Greater Asia Pacific Lenovo, mengatakan dalam wawancara tertulis dengan CNN Indonesia pada Oktober bahwa aturan tersebut perlu memperjelas cara organisasi mengelola dan melindungi data, menangani risiko, serta menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan AI. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi.
Menurut Kumar, perusahaan perlu diberi ruang untuk menyesuaikan pengendalian dengan tingkat risiko tiap penggunaan AI. Dengan cara itu, tanggung jawab dan pengelolaan risiko bisa ditetapkan sejak awal penerapan. Ia juga menilai aturan perlu cukup lentur untuk mengikuti perkembangan teknologi.
Riset Lenovo CIO Playbook 2026 yang disusun bersama IDC mencatat bahwa kurangnya pemahaman tentang penerapan AI yang bertanggung jawab menjadi salah satu kekhawatiran organisasi. Kumar menilai pedoman yang praktis dapat membantu perusahaan beralih dari tahap uji coba ke penggunaan yang lebih luas sambil menjaga keamanan dan perlindungan data.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan aturan terkait AI dirilis pada 2026. Komdigi menyebut infrastruktur sebagai salah satu pokok bahasan dalam penyusunan aturan etika dan peta jalan AI. Peta jalan itu akan menyoroti 10 sektor yang sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ketahanan pangan.