Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dijadwalkan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan pada Kamis, 26 November 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juru bicara PN Jakarta Pusat Sunoto mengonfirmasi pada Kamis (19/11/2026) bahwa berkas perkara dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi teregister dengan nomor 96/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.

Kapan dan di mana sidang dakwaan Ma'ruf Cahyono digelar?

Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut merupakan kelanjutan dari penyidikan KPK yang diumumkan pada 20 Juni 2025 serta penetapan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka pada 3 Juli 2025. Penyidik KPK sebelumnya menahan yang bersangkutan sejak 9 Juli 2026 untuk masa penahanan awal 20 hari di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, sebelum merampungkan pelimpahan tahap kedua kepada penuntut umum pada 4 November 2026.

Gedung kompleks parlemen MPR dan DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Kompleks Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta. Perkara yang menjerat mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono berkaitan dengan dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa Setjen MPR periode 2016–2023. Foto arsip. Davidelit · Public domain

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, selama menjabat Sekjen MPR periode 2016 hingga 2023 dan berstatus Pengguna Anggaran, Ma'ruf diduga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen. Penyidik menduga ia mengarahkan staf menunjuk vendor melalui mekanisme penunjukan langsung serta meminta imbalan sekitar 10 persen dari nilai paket proyek dengan sebutan uang hangus melalui seorang perantara.

Berapa nilai dugaan gratifikasi dalam perkara Setjen MPR RI?

Mengenai besaran dana yang disidik, Antara News mencatat dugaan awal gratifikasi pengadaan barang dan jasa Setjen MPR tersebut berkisar Rp37,8 miliar. Sementara itu, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam paparan yang dikutip Detikcom merinci dugaan total akumulasi pungutan sekitar Rp70 miliar, ditambah akun perdagangan perusahaan pialang senilai sekitar Rp14,4 miliar serta aliran Rp16,4 miliar pada periode 2021–2022 melalui rekening nominee pihak swasta sehingga dua pos penampungan tersebut ditaksir mencapai Rp30 miliar.

Liputan video keterangan resmi KPK terkait penetapan mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono dalam penyidikan dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa Setjen MPR RI (Kompas.com).

KPK menyatakan Ma'ruf belum dapat membuktikan asal-usul sah penerimaan tersebut dan tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam batas waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur undang-undang. Jaksa menyangkakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan status perkara masih menunggu pembacaan dakwaan tanpa putusan pengadilan.

Mengapa kasus pengadaan Setjen MPR penting bagi tata kelola?

Sidang perdana pekan depan menjadi sorotan publik karena menyangkut pengawasan pengadaan barang dan jasa di sekretariat lembaga tinggi negara selama tujuh tahun anggaran. Pengujian bukti di persidangan terbuka Tipikor sekaligus menguji kepatuhan pejabat pengelola anggaran terhadap larangan rangkap kendali proyek serta kewajiban pelaporan gratifikasi tepat waktu.