Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa batas waktu penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027 dijadwalkan pada tanggal 21 November 2026. Penetapan ini diikuti oleh batas waktu untuk upah minimum sektoral provinsi lima hari setelah tanggal tersebut.

Selain tingkat provinsi, batas penetapan untuk upah minimum kabupaten dan kota ditetapkan pada 25 November, dengan tambahan lima hari untuk upah minimum sektoral tingkat kabupaten serta kota. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada para kepala daerah.

IKLAN

Surat edaran yang memuat data ekonomi serta ketenagakerjaan telah disampaikan kepada seluruh pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah sebagai pedoman. Panduan ini mencakup estimasi besaran kebutuhan hidup layak serta penentuan upah minimum sektoral yang berlaku tahun depan.

Penetapan upah minimum tahun 2027 merujuk pada ketentuan Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Penghitungan tersebut didasarkan pada tiga variabel utama yaitu Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan aspek ketenagakerjaan.

Formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik.

IKLAN

Komponen KHL mencakup empat aspek penting meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Dewan Pengupahan Daerah diminta memanfaatkan estimasi ini dengan mengedepankan dialog sosial yang konstruktif.