Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menahan dua perempuan berinisial DE dan NH yang diduga berperan sebagai mucikari dalam jaringan perdagangan orang berkedok prostitusi daring. Penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya korban lain, sebagaimana diberitakan ANTARA, Rabu, 18 November 2026.

"Saat ini kedua tersangka sudah kami lakukan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut," kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin dalam konferensi pers di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL), Senin, 16 November, seperti dilaporkan Dinamika Nusantara Post. Konferensi pers itu juga dihadiri Kapolsek KPL Kompol M Abdul Rauf dan Kasat Reskrim Kompol Eru Alsepa.

Penggerebekan di hotel

Menurut polisi, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan eksploitasi yang telah berlangsung sekitar enam hingga tujuh bulan di wilayah Banjarmasin Timur. Petugas kemudian menggerebek sebuah hotel pada Sabtu malam, 7 November, ketika sebuah transaksi diduga sedang berlangsung.

Polisi menyebut jasa itu ditawarkan melalui katalog digital berisi foto dan identitas sejumlah perempuan yang tersimpan di dua telepon genggam iPhone, yang kini disita sebagai barang bukti. Tarifnya disebut Rp3 juta hingga Rp5 juta per transaksi, dengan keuntungan bagi setiap tersangka antara Rp250.000 dan Rp2 juta per transaksi.

Pendampingan bagi saksi

Seorang perempuan berusia 20-an tahun yang ditemukan di lokasi berstatus saksi. Kepolisian menyatakan telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pemerintah Kota Banjarmasin serta psikiater untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Riza menegaskan bahwa "penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka," tetapi juga pada kondisi korban, menurut ANTARA. Penyidik kini memeriksa katalog dan daftar kontak di ponsel tersangka untuk mengidentifikasi perempuan lain yang mungkin terdampak serta menelusuri pola perekrutan dan mekanisme transaksi.

Proses hukum dan layanan pengaduan

Kedua laporan yang ditinjau tidak merinci pasal yang disangkakan kepada DE dan NH maupun ancaman hukumannya. Penahanan merupakan bagian dari tahap penyidikan, sehingga dugaan terhadap kedua perempuan itu masih harus dibuktikan di pengadilan. Belum ada keterangan dari DE, NH, atau penasihat hukum mereka dalam pemberitaan tersebut.

Secara umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membuka layanan SAPA 129 untuk pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui telepon 129, WhatsApp 08-111-129-129, dan formulir daring. Menurut InfoPublik, siapa pun yang mengalami atau mengetahui kekerasan dapat melapor, dan layanan itu mencakup pendampingan psikologis serta bantuan hukum. Tidak ada keterangan bahwa saksi dalam perkara ini menggunakan layanan tersebut.