Republik Demokratik Kongo dan Rwanda diperkirakan kembali berunding di Jenewa pada 19 November 2026, menurut Africa Intelligence. Al Jazeera belum dapat mengonfirmasi pertemuan itu secara independen. Kedua negara masih berselisih mengenai pelaksanaan Kesepakatan Washington untuk Perdamaian dan Kemakmuran, yang ditandatangani pada 4 Desember 2025.

Sengketa berpusat pada dua komitmen, yakni penetralan Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR) dan penghentian langkah-langkah pertahanan Rwanda. Mekanisme Koordinasi Keamanan Bersama membahas pertukaran informasi, pemantauan, serta pelucutan senjata dan demobilisasi anggota FDLR dalam pertemuan pada Juli, Agustus, dan September 2026. Kedua negara belum menyepakati tolok ukur untuk menentukan kapan kewajiban masing-masing telah terpenuhi.

Pada 28 Juli, pemerintah Kongo mengumumkan protokol pelucutan senjata dan demobilisasi dengan salah satu faksi sayap bersenjata FDLR. Juru bicara pemerintah Patrick Muyaya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa proses itu merupakan bagian dari komitmen Washington. Rwanda menolak protokol tersebut dan menilai pelucutan senjata satu faksi belum membuktikan bahwa kemampuan operasi FDLR secara keseluruhan telah dilumpuhkan.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 29 September, wakil tetap Rwanda Martin Ngoga mengatakan negaranya mulai menghentikan langkah-langkah pertahanannya. Ia juga menyatakan FDLR masih aktif di Kongo timur dan bekerja sama dengan pasukan Kongo serta kelompok bersenjata lain. Kigali menganggap penghentian dugaan kerja sama itu penting bagi pelaksanaan kesepakatan.

Pada 28 Oktober, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Kementerian Pertahanan Rwanda dan lembaga keuangan Zigama Credit and Savings Society atas dugaan dukungan kepada kelompok bersenjata M23 di Kongo timur. Kigali membantah tuduhan itu. Perundingan Kinshasa dengan M23 dan sekutunya berlangsung melalui jalur Doha yang difasilitasi Qatar, sementara Kesepakatan Washington mengatur komitmen keamanan antara kedua negara.