Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mengusulkan kenaikan tarif tiket masuk kawasan konservasi tersebut untuk wisatawan domestik maupun mancanegara setelah resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan pada Juli 2026. Rancangan penyesuaian tarif baru yang telah dipaparkan dalam diskusi kelompok terpumpun pada 10 November lalu kembali memicu perdebatan luas pelaku wisata pada Rabu (18/11/2026).

Dalam usulan BTNK, tarif masuk wisatawan nusantara pada hari biasa naik Rp25.000 dari semula Rp50.000 menjadi maksimal Rp75.000 per orang per hari, sedangkan pada hari libur diusulkan naik dari Rp75.000 menjadi Rp100.000. Untuk wisatawan mancanegara, tiket diusulkan naik Rp100.000 dari Rp250.000 menjadi Rp350.000 per orang per hari, di samping kenaikan tarif menyelam dari Rp25.000 menjadi Rp75.000.

Seekor komodo melintas di pantai berpasir putih di Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo.
Satwa endemik Varanus komodoensis di habitat alaminya di Pulau Komodo, NTT. Foto arsip, Agustus 2025. Jakub Hałun / Wikimedia Commons · CC BY 4.0

Berapa Usulan Tarif Kapal, Menyelam, dan Program Adopsi Komodo?

BTNK turut merancang pungutan baru bagi kapal wisata yang sebelumnya belum dikenai biaya, meliputi kapal kayu Rp200.000, phinisi medium Rp400.000, phinisi luxury Rp600.000, dan yacht Rp400.000 per unit per hari, serta menaikkan tarif speedboat menjadi Rp200.000 hingga Rp400.000 sesuai kapasitas mesin. Di sisi lain, tarif memancing justru diusulkan turun dari Rp5 juta per kegiatan menjadi Rp1 juta per orang per hari, dilengkapi program adopsi komodo mulai Rp8,15 juta hingga Rp122,25 juta untuk CSR serta adopsi terumbu karang Rp1 juta sampai Rp3,5 juta.

Koordinator Urusan Kerja Sama, Humas, dan Pelayanan BTNK Maria Rosdalima Panggur menegaskan nominal tersebut merupakan batas atas yang masih menunggu persetujuan Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara. Ia menjelaskan status BLU mewajibkan kemandirian pembiayaan operasional sekaligus memberi fleksibilitas tarif dinamis mirip tiket pesawat, sehingga pemesan jauh hari dapat memperoleh harga lebih rendah demi menjaga daya dukung kawasan.

Laporan Metro TV mengenai kebijakan pembatasan kuota kunjungan harian dan daya dukung Taman Nasional Komodo yang menjadi dasar penyesuaian tarif BLU (Metro TV).

Mengapa Pelaku Wisata Asita Menolak Kenaikan Tarif BLU?

Ketua DPC Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Manggarai Raya Sebastian Pandang menyatakan penolakan keras terhadap rencana kenaikan tarif tersebut saat ini dan meminta evaluasi BLU berjalan dua hingga tiga tahun terlebih dahulu. Menurut Sebastian, BTNK tidak mengalami defisit fiskal karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kawasan telah melonjak dari sekitar Rp53 miliar pada 2024 menjadi Rp100,2 miliar pada 2025, jauh melampaui target Rp57 miliar.

Asita juga menyoroti sekitar 75 hingga 80 persen pelancong ke Labuan Bajo kini memilih paket sharing trip yang sensitif terhadap perubahan biaya, sementara agen perjalanan telah menjual paket wisata tahun depan sejak akhir September 2026. Polemik ini menjadi perhatian penting bagi wisatawan domestik dan operator kapal wisata karena menentukan keterjangkauan liburan bahari di destinasi superprioritas Indonesia tanpa mengorbankan transparansi anggaran konservasi.