JAKARTAPemerintah memperingatkan ekspor komoditas unggulan Indonesia senilai sekitar US$7 miliar atau setara Rp127,74 triliun terancam terganggu pemberlakuan aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 30 Desember 2026. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mendesak pelaku usaha segera merampungkan data geolokasi lahan sebelum tenggat akhir tahun tersebut.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), Dradjad menyebut perusahaan pelayaran global Maersk telah memberitahu para kliennya bahwa EUDR mulai berlaku pada akhir Desember mendatang. Meski regulasi Uni Eropa mencakup tujuh komoditas termasuk daging dan kedelai, eksposur terbesar Indonesia berasal dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, kakao, kayu beserta produk turunannya, serta karet.

Apa syarat geolokasi EUDR dan kesiapan pemerintah?
Aturan yang tertuang dalam Peraturan Uni Eropa 2023/1115 dan telah dua kali ditunda lewat Peraturan 2025/2650 itu mewajibkan setiap produk yang masuk pasar Eropa terbukti bebas deforestasi, legal menurut hukum negara asal, serta dilengkapi pernyataan uji tuntas berbasis koordinat geolokasi. Dradjad memastikan Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyiapkan sistem pemetaan geolokasi nasional sehingga pihak swasta tinggal menindaklanjuti pelaporan data kebun mereka.
Selain tekanan EUDR, Dradjad mengingatkan ancaman tarif tambahan pada awal 2027 ketika fasilitas preferensi bea masuk Generalised Scheme of Preferences (GSP) dari Uni Eropa berakhir. Apabila Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) belum berlaku efektif saat itu, ekspor senilai sekitar US$5,6 miliar—atau 44 persen pengiriman RI yang selama ini memakai GSP—berisiko kembali terkena tarif normal Most Favoured Nation (MFN).
Mengapa aturan EUDR berdampak besar bagi eksportir?
Keterlambatan memenuhi verifikasi geolokasi maupun hilangnya tarif preferensi berdampak langsung pada daya saing eksportir dan petani Indonesia karena biaya kepatuhan dan bea masuk yang lebih tinggi. Dradjad memperingatkan pelaku usaha terpaksa memilih menanggung beban biaya sendiri, memangkas margin, atau menaikkan harga jual yang berisiko mendorong importir Eropa beralih ke negara pemasok pesaing.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menekankan koordinasi cepat antara asosiasi eksportir, petani swadaya, dan platform BIG menjadi kunci mengamankan jalur perdagangan menuju Eropa sebelum pengapalan akhir Desember. Pemerintah berharap rampungnya infrastruktur ketertelusuran domestik mampu menjaga pangsa pasar komoditas strategis Indonesia di tengah ketidakpastian perdagangan global.
