Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu mendorong pemerintah daerah memperluas upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga di luar penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam program Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis, 19 November 2026, ia menilai alokasi DBH saja tidak cukup untuk membiayai pemulihan terkait kegiatan pertambangan.
Badikenita mempertanyakan apakah DBH saja dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, pembangunan perlu diarahkan pada kegiatan yang meningkatkan hasil ekonomi warga. Ia juga menilai bahwa di tengah efisiensi anggaran, kebutuhan pembangunan daerah, termasuk pembangunan jalan, sulit dipenuhi secara proporsional jika hanya mengandalkan DBH.
Dalam membahas keadilan pembagian hasil sumber daya alam, Badikenita menyoroti besaran penerimaan negara bukan pajak dan pajak dari daerah yang kaya sumber daya. Ia juga mengangkat kebutuhan pendidikan sebagai salah satu penunjang kegiatan pertambangan. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat daerah sulit menanggung sendiri kebutuhan semacam itu. Perusahaan yang memperoleh keuntungan di daerah tersebut, katanya, harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan warga.
Episode ketiga Senator Menyapa juga dijadwalkan menghadirkan Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tirta Nugraha Mursitama. DPD RI dan CNN Indonesia menyelenggarakan forum itu untuk mempertemukan pejabat, kepala daerah, akademisi, dan senator dari wilayah terkait guna membahas tindak lanjut, hambatan kelembagaan, dan tolok ukur keberhasilan.