Tokopedia dan TikTok Shop menyatakan telah menyelesaikan penanganan 217 aduan terkait dugaan pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo penjual. Dalam rapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR pada 18 November 2026, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia dan TikTok Shop Hilmi Adrianto mengatakan 193 penjual dikenai sanksi berupa penarikan kembali subsidi platform.

Peradi DPC Bekasi Raya pertama kali menyampaikan pengaduan itu kepada Komisi VII DPR pada 3 Juli 2026. Peradi saat itu memperkirakan sekitar 500 mitra usaha terdampak, dengan dugaan kerugian hingga Rp3 triliun. Komisi VII meminta data lebih terperinci. Data yang diterima kedua platform memuat aduan dari 217 mitra dengan klaim kerugian sekitar Rp24,05 miliar. Kedua platform melaporkan perkembangan pemeriksaan kepada Komisi VII pada 8 September 2026.

Menurut Hilmi, kedua platform memeriksa 208 kasus. Dari jumlah itu, 15 penjual tidak mengalami pembekuan saldo. Sembilan kasus lain tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan karena mencakup akun tidak aktif, data toko ganda, atau toko yang saat itu berstatus normal.

Hilmi mengatakan pemeriksaan perusahaan mengidentifikasi Rp16,7 miliar dalam subsidi yang terindikasi disalahgunakan. Bagi penjual yang terdampak, ia mengatakan pemotongan saldo dibatasi pada nilai subsidi yang terkait dengan dugaan pelanggaran. Dana di luar nilai tersebut sudah bisa ditarik, sementara perusahaan menanggung kekurangan sebagai kerugian platform.

Dalam proses mediasi Kementerian UMKM, dua penjual di luar daftar pengaduan Peradi menggunakan jalur banding tambahan. Setelah meninjau bukti dan berdiskusi dengan kementerian, kedua platform memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat ditahan dari dua penjual itu. Hilmi menargetkan pengembalian selesai pada pekan itu. Ia belum mengungkapkan nilainya karena pengembalian masih dalam tahap administrasi.