Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama PPATK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Polda Jawa Timur membongkar sindikat narkotika lintas negara jaringan Malaysia–Indonesia yang beroperasi di Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), polisi menyatakan telah menahan empat tersangka, menyita aset senilai Rp150 miliar, serta menelusuri perputaran dana mencurigakan mencapai Rp2,9 triliun sepanjang 2018 hingga 2024.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian menjelaskan bahwa operasi gabungan di Bangkalan, Malang, dan Surabaya berlangsung bertahap pada awal November 2026. Petugas lebih dulu menangkap dua tersangka pengendali keuangan dan gudang pada 6 November, disusul seorang tersangka pengelola pencucian uang pada 9 November, sebelum meringkus buronan utama berinisial M alias S di Bangkalan pada 11 November bersama barang bukti 5.244 butir ekstasi dan sepucuk senjata api.

Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura.
Jembatan Suramadu di koridor Surabaya–Bangkalan, Madura, wilayah operasi gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur. Foto arsip, Januari 2011. Valen Shascaryo / Wikimedia Commons · CC BY 2.0

Bagaimana sindikat menyamarkan uang narkoba Rp2,9 triliun?

Sindikat ini menyamarkan dana haram bernilai Rp2,9 triliun dengan mendirikan perusahaan cangkang di sektor perdagangan besi tua bernama CV AJ yang berkantor di Balaraja, Banten. Berdasarkan analisis PPATK, rekening perusahaan tersebut dipakai mencampurkan pemasukan usaha legal dan keuntungan bisnis narkotika sejak 2018 hingga 2024, sementara pasokan sabu untuk jaringan di Jawa Timur dan Kalimantan diduga bersumber dari seorang warga negara India di Malaysia.

Penyidik menjerat para tersangka dengan sangkaan ganda tindak pidana narkotika dan pencucian uang (TPPU) guna merampas seluruh hasil kejahatan jaringan. Jeratan pidana tersebut merujuk pada ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 132) bersama UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk kasus narkotika ditambah pidana hingga 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar untuk perkara TPPU; seluruh tersangka berstatus belum diputus bersalah oleh pengadilan.

Liputan konferensi pers Bareskrim Polri terkait penyitaan aset Rp150 miliar dan pelacakan transaksi Rp2,9 triliun (KOMPASTV).

Dampak bagi Pemberantasan Narkoba Lintas Negara

Bagi Indonesia, penindakan berbasis penelusuran aset ini krusial karena memutus kapasitas modal kartel lintas batas, bukan sekadar menangkap kurir di hilir. Bareskrim memetakan lima titik rawan peredaran di Madura dan menempatkan personel di Bangkalan untuk menutup koridor distribusi ke Surabaya dan Kalimantan dalam kerangka Operasi Sarang Narkoba (OSN) yang dicanangkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan penuntasan kasus dari hulu hingga hilir merupakan prioritas untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Polisi menyatakan pemeriksaan forensik atas seluruh aset yang disita masih terus berlangsung sebelum berkas penyidikan dilimpahkan ke penuntutan.