JAKARTADewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan menggabungkan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 ke dalam satu rangkaian persidangan. Ketua DKPP Heddy Lugito mengumumkan pada Kamis, 19 November 2026, bahwa sidang perdana akan dibuka pada Senin, 23 November 2026.
Mengapa putusan MK memicu sidang etik penyelenggara pemilu?
Sidang etik tersebut dipicu fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 malam. Meskipun MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran dalam sengketa hasil Pilpres 2024, majelis hakim mencatat tidak ditemukannya dokumen ijazah penyetaraan pendidikan menengah atas dari luar negeri.

Heddy menjelaskan penyatuan sidang ditempuh karena para teradu dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta pokok aduannya saling beririsan. Persidangan dibagi ke dalam empat agenda pada tanggal berbeda, yakni 23 November untuk mendengar pokok aduan dan jawaban teradu, 24 November untuk keterangan pihak terkait, 25 November untuk saksi dan alat bukti, serta 1 Desember 2026 untuk pendalaman keterangan.
Siapa saja pengadu dalam empat perkara yang disidangkan DKPP?
Empat aduan yang lolos verifikasi materiel dari total lima laporan sepanjang Oktober 2026 diajukan oleh Yayasan Dewi Keadilan, Muhammad Afghan Ababil, Paman Nurlette bersama Novi Manaban, serta Denny Indrayana bersama rekan. Dua laporan pertama lolos verifikasi pada 4 November dan dilimpahkan pada 9 November sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 atas nama Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna serta Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026 milik Muhammad Afghan Ababil.
Dua perkara berikutnya lolos rapat verifikasi materiel pada 10 November dan teregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 serta Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026. Sementara itu, satu aduan milik Ibnu Jandi bernomor 044/02-13/SET/X/2026 dinyatakan gugur lewat berita acara pada 19 November karena belum memenuhi syarat administrasi dan tidak diperbaiki hingga tenggat 18 November.
Implikasi bagi akuntabilitas pemilu Indonesia
Persidangan etik ini menjadi ujian akuntabilitas bagi lembaga penyelenggara pemilu di tengah transisi politik usai berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden. Sebelumnya, AIGOS News pada 18 November melaporkan koalisi partai termasuk Golkar dan Gerindra tengah menyaring calon pengganti menjelang pemilihan wakil presiden di MPR pada 9 Desember 2026, sehingga putusan DKPP akan ikut menentukan standar verifikasi pemilu mendatang.
