Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap memberikan hak kepegawaian sebesar 50 persen serta pendampingan hukum kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim nonaktif, Nurkholis. Nurkholis saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan tambang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim, Indah Wahyuni, menyatakan bahwa pemenuhan hak aparatur sipil negara tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan ini akan terus berlanjut hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkracht.

Selain hak gaji separuh, Pemprov Jatim juga memfasilitasi pendampingan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia. Langkah ini diambil dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang berjalan.

Kasus ini bermula ketika Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim periode Januari hingga Agustus 2024. Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar perizinan tambang serta geologi dengan total aliran dana mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, Pemprov Jatim telah menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Jumadi sebagai Pelaksana Tugas Kepala DLH Jatim. Pejabat definitif ditargetkan segera ditetapkan sebelum akhir tahun 2026 melalui mekanisme manajemen talenta.