Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons ketidakhadiran Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam undangan debat terbuka mengenai pemblokiran atau penghapusan konten kritis di media sosial. Kementerian menyatakan tugas pemerintah adalah mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan berdebat dengan warga.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan tanggapan itu setelah konferensi pers satu tahun bencana Aceh di Banda Aceh, Kamis (19/11). Menurut Fifi, pemerintah menempatkan diri sebagai pelayan publik dan berada dalam posisi sejajar dengan masyarakat saat menerima beragam pandangan.
Fifi mengatakan kementeriannya akan menindaklanjuti masukan yang baik dari masyarakat. Ia juga menyatakan Komdigi terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan kritik atau menyerahkan data pendukung terkait persoalan moderasi konten media sosial agar dapat ditindaklanjuti.
Undangan debat tersebut sebelumnya disampaikan oleh Kabinet Bayangan, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Remotivi. Forum itu ditujukan untuk membahas kebijakan penghapusan maupun moderasi konten yang berisi kritik masyarakat terhadap pemerintah di ruang digital.
Pokok persoalan dalam undangan itu berkaitan dengan bagaimana kritik warga terhadap pemerintah ditangani di platform digital. Dalam tanggapannya, Fifi menekankan jalur penyampaian aspirasi, kritik, dan bukti kepada kementerian.