Duta Besar Indonesia untuk Turki Achmad Rizal Purnama menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif setelah muncul klaim bahwa Indonesia tertarik bergabung dengan Pakta Pertahanan Mekkah dan sedang menjajaki sejumlah opsi.

Kepada CNN Indonesia pada Jumat, 20 November, Rizal mengatakan prinsip tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Ia merujuk Pasal 3, yang menyatakan politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif dan diabdikan untuk kepentingan nasional. Prinsip itu berarti Indonesia tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu dan bebas menentukan sikap atas persoalan internasional.

Rizal juga merujuk pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya tidak akan mempertimbangkan aliansi militer dengan pihak atau blok mana pun. Menurut Rizal, posisi tersebut tidak akan berubah dan tercermin dalam undang-undang tentang hubungan luar negeri.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait menyampaikan sikap serupa. Ia mengatakan kebijakan pertahanan Indonesia berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif, dengan mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan independensi strategis. Ia menambahkan bahwa Presiden telah menegaskan Indonesia tidak berkeinginan bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun.

Pernyataan kedua pejabat itu muncul setelah tiga pejabat Turki yang tidak disebutkan namanya mengatakan Indonesia tertarik bergabung dengan pakta tersebut dan sedang menjajaki beberapa opsi. Dalam laporan Middle East Eye pada Rabu, 18 November, para pejabat itu menyebut ketertarikan tersebut wajar mengingat eratnya kemitraan Ankara dan Jakarta, terutama dalam kerja sama pertahanan.

Indonesia, Turki, Pakistan, dan Qatar sebelumnya menandatangani nota kesepahaman Pakt Badr untuk menyederhanakan kerja sama industri pertahanan serta memperdalam kolaborasi dalam desain, produksi, dan pendanaan sistem serta platform militer. Pakta Mekkah sendiri beranggotakan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Salah satu klausulnya menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, serupa dengan prinsip dalam NATO.