JAKARTAKomisi III DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pengesahan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR terdekat. Kesepakatan bulat seluruh delapan fraksi partai politik itu dicapai dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), setelah gagasan regulasi tersebut bergulir selama 23 tahun.
Rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Moh. Rano Alfath, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. Anggota Komisi III Nasir Djamil dan Habiburokhman sama-sama mengonfirmasi agenda pengesahan di paripurna dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026).

Berapa Poin Revisi yang Rampung Dibahas Panja Komisi III DPR?
Panitia Kerja Komisi III merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan rincian 160 poin tetap, 135 perubahan redaksional, 44 poin dihapus, 40 perubahan substansi, serta tambahan 18 ketentuan substansi baru. Dasco mencatat proses penyusunan menyerap aspirasi publik melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 yang tetap berjalan hingga masa reses.
Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej memaparkan regulasi ini mencakup enam jenis kejahatan utama, mulai dari korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas. Instrumen hukum acaranya memungkinkan perampasan aset baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture) sejak penelusuran, pemblokiran, hingga sidang pengadilan.
Bagaimana Hak Korban Penipuan Investasi Diatur dalam RUU Ini?
Selain mengejar aset koruptor, beleid baru ini menempatkan pemulihan langsung kerugian korban penipuan berskala luas, termasuk skema investasi ilegal dan perdagangan saham bodong, sebagai prioritas utama, kata Wakil Ketua Komisi III Moh. Rano Alfath. Habiburokhman menilai skema sebelumnya sering membuat hasil rampasan tertahan di kas negara tanpa menyentuh tabungan keluarga maupun modal usaha korban yang dirampas pelaku.
Pengelolaan aset nantinya ditangani badan khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto di bawah pengawasan lembaga independen, disertai jaminan pembuktian yang adil bagi pihak ketiga beritikad baik. Fraksi PDI-P mengingatkan kewenangan besar tersebut wajib diimbangi integritas aparat penegak hukum, sementara Habiburokhman menegaskan draf akhir telah memuat norma proteksi guna menutup peluang aturan ini dipakai sebagai alat pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi titik balik penegakan hukum dan perlindungan konsumen keuangan di Indonesia, terutama ketika kejahatan ekonomi lintas batas dan skema penipuan digital kian masif. Jika dijalankan transparan setelah disahkan, negara tidak lagi berhenti pada pemidanaan badan pelaku, melainkan memiliki dasar kuat untuk mengembalikan dana publik maupun kerugian warga.
