Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk ketiga kalinya meminta Mahkamah Agung turun tangan dalam sengketa perlindungan hukum bagi ratusan ribu migran Venezuela. Dalam permohonan darurat yang diajukan pada Rabu, Departemen Kehakiman AS meminta penangguhan putusan yang menyatakan pemerintah tidak berwenang mengakhiri Status Perlindungan Sementara (TPS) yang diberikan pada masa Presiden Joe Biden.

Putusan hakim federal Edward Chen di San Francisco dijadwalkan berlaku pada Jumat jika pengadilan banding federal atau Mahkamah Agung tidak menangguhkannya. Mahkamah Agung sebelumnya menangguhkan putusan Chen pada Oktober 2025.

Pengacara pemerintah mengatakan pemulihan TPS akan menghalangi pelaksanaan hingga 332 perintah deportasi dan mewajibkan pemerintah memberikan izin kerja. Mereka juga mengatakan pemerintah dapat diwajibkan membebaskan sekitar 1.800 warga Venezuela dari tahanan jika Mahkamah Agung tidak kembali turun tangan sebelum Jumat. Para penggugat, yang mencakup pemegang TPS dan sebuah kelompok advokasi, mengatakan bahwa sejak intervensi Mahkamah Agung sebelumnya, pemegang TPS Venezuela telah ditahan, dipisahkan dari anak mereka yang berkewarganegaraan AS, dideportasi ke Venezuela, atau dikirim ke negara ketiga tempat mereka tidak memiliki ikatan.

Sengketa ini menyangkut hak untuk tetap tinggal dan bekerja di AS. TPS melindungi warga negara yang terdampak perang, bencana alam, atau krisis lain ketika kondisi di negara asal belum aman untuk kepulangan. Pemegang status ini terlindung dari deportasi dan tidak dapat ditahan atas dasar status imigrasi mereka. Sebelum meninggalkan jabatan, Biden memperpanjang TPS bagi sekitar 600.000 warga Venezuela hingga Oktober 2026.

Pemerintahan Trump telah mengakhiri TPS bagi lebih dari satu juta orang dari 13 negara, termasuk Venezuela. Jutaan orang telah meninggalkan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir karena represi politik dan krisis ekonomi, yang sebagian dipicu oleh sanksi AS terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.