Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda Surabaya mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial JS (44) dan A (42) pada Rabu (18/11/2026) setelah mengendus indikasi perekrutan tentara bayaran menuju Rusia. Kedua penumpang tersebut awalnya mengaku hendak berwisata ke Thailand selama 10 hari melalui Singapura.

Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto dalam keterangan resmi Kamis (19/11/2026) menjelaskan kecurigaan muncul akibat keterangan perjalanan yang tidak sinkron serta temuan riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026. Saat diperiksa mendalam, kedua WNI mengaku menerima tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia lewat media sosial Facebook, namun bukti percakapan digital dengan perekrut justru mengarah pada aktivitas militer.

Tembok Kremlin dan kompleks pemerintahan di Moskow, Rusia.
Kompleks Kremlin di Moskow, Rusia. Foto arsip, 2025. Юрий Д.К. / Wikimedia Commons · CC BY 4.0

Apa sanksi hukum bagi WNI yang jadi tentara asing?

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan yang ditegaskan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, WNI yang secara sukarela masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden berisiko kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Petugas Imigrasi Juanda langsung menjatuhkan status Not OK to Board terhadap JS dan A lalu menyerahkan keduanya kepada Satgas PAM dan Polda Jawa Timur untuk pendalaman lebih lanjut.

Kasus di Surabaya menambah daftar upaya pengiriman warga Indonesia ke medan konflik Rusia dan Ukraina yang terus digagalkan aparat sepanjang November 2026. Sebelumnya pada 12 November, Polri mencegah keberangkatan tiga dari tujuh WNI terduga korban perdagangan orang yang direkrut sebagai tentara bayaran Rusia setelah empat rekannya berinisial AM, HW, AD, dan MI lebih dulu berangkat pada September, disusul penyelamatan 15 WNI tanpa latar militer oleh Polres Jakarta Pusat pada 13 November.

Liputan berita mengenai penggagalan keberangkatan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia (METRO TV).

Mengapa modus rekrutmen via media sosial mengancam WNI?

Pencegahan dini di pintu keberangkatan udara menjadi krusial bagi Indonesia karena jaringan perekrut kini memanfaatkan iklan lowongan kerja bergaji tinggi di platform digital untuk menyasar warga sipil. Selain ancaman menjadi tanpa kewarganegaraan, warga yang terjebak kontrak militer di zona perang aktif menghadapi risiko fatal kehilangan nyawa akibat kurangnya informasi mengenai situasi pertempuran sebenarnya.

Hendarsam dan Agus mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar dari tawaran kerja luar negeri yang beredar di media sosial. Calon pekerja migran diminta memeriksa legalitas perusahaan penempatan, kejelasan isi kontrak, serta prosedur resmi pemerintah sebelum berangkat agar tidak terjerumus ke medan perang.