Pemerintah menunda rencana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sampai seluruh kajian ilmiah rampung. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Muhamad Hidayat bersama juru bicara Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan keselamatan satwa yang populasinya kini diperkirakan sekitar 100 ekor menjadi syarat utama.

Mengapa rencana pemindahan badak jawa memicu polemik publik?

Polemik bermula ketika Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo melontarkan wacana relokasi saat taklimat COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November lalu dengan alasan ancaman tsunami Gunung Anak Krakatau serta tawaran pembiayaan donor. Gagasan itu menuai keberatan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Pemkab Pandeglang, hingga pegiat lingkungan setelah mencuat peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar perairan Ujung Kulon berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

Pantai berpasir putih dan rimbun hutan pesisir Taman Nasional Ujung Kulon di Banten.
Bentang pesisir dan hutan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, habitat utama badak jawa. Foto arsip. Hullie / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia pada 17 November mengklarifikasi bahwa WUP laut itu berasal dari usulan Pemprov Banten sejak 2013 dan bukan izin menambang. Namun, juru kampanye Walhi Umi Ma'rufah menyoroti kedekatan wacana relokasi dengan berakhirnya konsesi tambang emas seluas 5.302 hektare di dekat TNUK pada April 2025 serta mengingatkan kematian badak bernama Mustofa usai translokasi internal di Ujung Kulon.

Apa 13 syarat ilmiah BRIN sebelum habitat kedua dipilih?

Peneliti Ahli Utama BRIN Prof. Hendra Gunawan menjelaskan pemerintah menetapkan 13 kriteria kelayakan habitat kedua, mulai ketersediaan pakan, air sepanjang tahun, kubangan, luas jelajah, potensi penyakit, hingga penerimaan warga. Ia menegaskan Alas Purwo belum masuk survei kelayakan 2009 maupun 2015 yang dahulu memetakan Gunung Honje, Halimun-Salak, Cikepuh dengan dukungan warga 85,8 persen, serta Cikeusik yang hanya didukung 24 persen responden.

Laporan Kompas TV mengenai sorotan publik atas wacana kajian relokasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo Probo Wresni Adji menyatakan pengelola masih menunggu arahan resmi pusat karena selama ini baru melepaskan rusa, landak, dan elang. Di sisi lain, Guru Besar IPB Endang Koestati Sri Harini Muntasib dan ekolog satwa liar Sunarto menilai angka perkawinan sedarah yang dilaporkan mencapai 58,5 persen memang menuntut kajian metapopulasi jangka panjang sekaligus penguatan teknologi reproduksi ART Bio-Bank dan pengendalian gulma langkap di Ujung Kulon.

Mengapa nasib badak jawa berdampak besar bagi konservasi RI?

Bagi konservasi nasional, menahan keputusan tergesa-gesa amat penting karena seluruh sisa populasi badak jawa dunia berada di satu bentang alam pesisir yang rentan bencana, wabah, dan penyempitan genetik. Kepastian berbasis riset transparan, persetujuan masyarakat lokal, serta perlindungan zona penyangga Ujung Kulon menentukan apakah spesies endemik langka ini benar-benar terselamatkan tanpa menjadi korban kebijakan eksperimental.