Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya dalam operasi militer pada 2017. Putusan yang diambil dengan sembilan suara berbanding enam pada Kamis itu merupakan pertama kalinya dalam 80 tahun sejarah pengadilan tersebut sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas genosida.

Myanmar berargumen bahwa operasi yang disebutnya sebagai pembersihan dilakukan setelah serangan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) dan pada dasarnya merupakan tindakan kontraterorisme. Namun, pengadilan menyimpulkan bahwa bukti secara keseluruhan menunjukkan niat untuk menghancurkan sebagian besar penduduk Rohingya di Rakhine utara, unsur khusus yang diperlukan untuk menetapkan genosida.

ICJ menyatakan pasukan pemerintah Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, menyerang anak-anak dan orang-orang yang melarikan diri menuju Bangladesh. Melalui pemungutan suara terpisah, 10 berbanding lima, pengadilan memerintahkan reparasi, termasuk pemulangan yang aman, sukarela dan bermartabat, penyatuan kembali keluarga, pengembalian harta serta kompensasi jika pengembalian tidak memungkinkan.

Putusan itu bersifat final dan mengikat, tetapi ICJ tidak memiliki aparat penegak. Ketidakpatuhan dapat dibawa ke Dewan Keamanan PBB, tempat China atau Rusia dapat menghalangi tindakan. Di Rakhine, situasi juga berubah: Tentara Arakan kini menguasai sebagian besar wilayah itu, dan penyelidik PBB telah mendokumentasikan pelanggaran terhadap Rohingya di bawah kekuasaannya.

Para pengungsi di Cox's Bazar menginginkan kepulangan dengan hak, kewarganegaraan dan martabat. Sementara itu, sekitar 95 persen pengungsi Rohingya tergolong cukup hingga sangat rentan dan hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan. Rencana respons PBB 2026 mencari dana US$710,5 juta; kekurangan dana di kamp juga berkaitan dengan risiko perdagangan orang, eksploitasi dan perjalanan laut berbahaya menuju Malaysia dan Indonesia.