JAKARTAKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menarik tiga perwira tinggi (pati) Polri yang berstatus tersangka perkara dugaan penyadapan terhadap presiden dari jabatan struktural menuju Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Kebijakan mutasi non-struktural ini ditetapkan lewat Surat Telegram Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 pada Jumat (20/11/2026) dan disampaikan secara resmi di Jakarta pada Minggu (22/11/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Mabes Polri, ketiga perwira tinggi yang dipindahkan ke Yanma Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut tersebut tercatat dalam berkas penyidikan berinisial AS, EHS, dan SU. Laporan CNN Indonesia menyebutkan mutasi ini mencakup pencopotan Irjen Polisi Ahrie Sonta dari jabatan Kepala Divisi Hukum Polri serta penarikan Irjen Polisi Eko Hadi Santoso dari posisi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri menyusul rangkaian pemeriksaan etik dan pidana yang sedang berjalan.

Siapa saja enam Kapolda baru yang ditunjuk dalam mutasi ini?
Selain penanganan perkara internal, surat telegram yang memuat pergeseran 107 perwira tinggi dan menengah itu juga menetapkan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) baru di sejumlah wilayah. Di kawasan timur Indonesia, Irjen Polisi Alfred Papare dipercaya memimpin Polda Papua menggantikan Irjen Polisi Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Irjen Polisi Edfrie R. Maith menjabat Kapolda Papua Barat, dan Irjen Polisi Langgeng Purnomo mengisi kursi Kapolda Sulawesi Tenggara, sementara kursi Kapolda Kalimantan Selatan beralih dari Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawan kepada Irjen Polisi Almas Widodo Kolopaking, diikuti penunjukan Irjen Polisi Abioso Seno Aji di Polda DIY serta Brigjen Polisi Augustinus Berlianto Pangaribuan di Polda Bengkulu.
Kapolri turut merotasi enam jabatan Wakil Kapolda (Wakapolda) guna memperkuat komando kewilayahan di berbagai provinsi. Di Pulau Kalimantan, Kombes Polisi Octo Budhi Prasetyo diangkat menjadi Wakapolda Kalimantan Utara dan Brigjen Polisi Beny Arjanto dipercaya mengemban jabatan Wakapolda Kalimantan Barat, sedangkan posisi Wakapolda DIY diserahkan kepada Kombes Polisi Purwadi Wahyu Anggoro, diikuti penempatan Brigjen Polisi Donny Adityawarman di Polda Bengkulu, Brigjen Polisi I Gusti Kade Budhi Harryarsana di Polda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Polisi Sugeng Hariyanto di Polda Maluku Utara.
Mengapa mutasi ke Yanma penting bagi penegakan hukum internal?
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rangkaian empat surat telegram bernomor ST/2598/XI/KEP/2026 hingga ST/2601/XI/KEP/2026 yang mencakup total 704 perwira tinggi dan menengah merupakan mekanisme penyegaran organisasi yang wajar. Ia menegaskan setiap penempatan personel dijalankan dengan menimbang prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, serta integritas agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.
Bagi publik dan penegakan hukum di Indonesia, penarikan tiga jenderal berstatus tersangka ke Yanma Polri menjadi ujian transparansi serta akuntabilitas institusi kepolisian dalam menuntaskan penyidikan dugaan penyadapan tanpa intervensi jabatan. Di sisi lain, pergantian serentak enam Kapolda dan enam Wakapolda diharapkan menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus memastikan pelayanan kepolisian tetap responsif di tengah pengawasan masyarakat.
