Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan pemerintah menyiapkan peraturan presiden tentang bisnis dan HAM yang dapat memuat sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melanggar HAM dan merusak lingkungan. Ia menyampaikan rencana itu dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa, 17 November 2026, sebagaimana dilaporkan ANTARA pada Rabu dini hari.

Aturan masih disiapkan

Pigai mengatakan rancangan peraturan tersebut telah berada di Istana. Menurut penjelasannya, sanksi yang direncanakan mencakup teguran, pembatasan akses perbankan, hingga penutupan perusahaan. Mekanisme dan rumusan akhirnya masih bergantung pada peraturan yang belum disahkan; rencana ini belum merupakan keputusan untuk menutup perusahaan tertentu.

Dalam rapat yang sama, Pigai mengatakan pemerintah mendorong penguatan norma HAM dan lingkungan dalam rancangan undang-undang pengganti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. ANTARA melaporkan rancangan itu telah diparaf empat menteri dan masih menunggu surat presiden untuk disampaikan kepada DPR.

Pigai menyebut rancangan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem peradilan dalam menghadapi kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan ekologi. Penjelasan menteri itu merupakan arah kebijakan yang diusulkan, bukan putusan pengadilan atau rumusan undang-undang yang telah berlaku.

Dalam laporan ANTARA, Pigai menyebut usulan norma HAM dan lingkungan merujuk pada Konferensi Rio 1992. Ia juga menyinggung gagasan memperkuat penanganan kejahatan ekosida dan biosida. Gagasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari arah yang ingin didorong kementerian, bukan sebagai ketentuan yang sudah disepakati DPR.

Kerangka yang sudah ada

Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Menurut JDIH BPK, strategi itu mencakup kewajiban pemerintah melindungi HAM dalam kegiatan usaha, tanggung jawab pelaku usaha menghormati HAM, dan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran. Rancangan yang disebut Pigai perlu dibaca tersendiri setelah naskahnya tersedia.

Rencana aksi dan tahap berikutnya

Selain rancangan undang-undang dan peraturan presiden, kementerian menyiapkan Rencana Aksi Nasional HAM serta instruksi presiden. Pigai mengatakan instrumen-instrumen tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan hak dan mencegah sumber ketidakadilan.

Kementerian juga melaporkan menghasilkan 260 rekomendasi analisis rancangan peraturan daerah berbasis HAM sepanjang 2026, dibandingkan target 190. ANTARA menyebut koordinasi rencana aksi mencapai 468 kegiatan dari target 360. Angka tersebut disampaikan dalam konteks laporan kementerian kepada DPR.

Tahap berikutnya untuk RUU ialah pengiriman surat presiden dan proses legislasi bersama DPR. Sementara itu, rincian kewenangan serta sanksi dalam rancangan peraturan presiden harus dilihat dari naskah final jika telah diterbitkan.