Mahkamah Konstitusi mencantumkan sidang perkara pengujian ketentuan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada Rabu, 18 November 2026. Agenda dalam penelusuran perkara adalah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.

Permintaan penundaan

Namun, sistem pelacakan perkara juga mencatat penerimaan surat permohonan penundaan sidang dari pemerintah. Pencatatan itu tidak menjelaskan apakah permintaan tersebut telah dikabulkan. Jadwal dan pelaksanaannya perlu diperiksa kembali pada hari persidangan.

Perkara nomor 389/PUU-XXIV/2026 diajukan Muhamad Riziq Maulana. Ia menguji Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 64 Tahun 2024, yang mengubah UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut sistem pelacakan MK, permohonan diajukan pada 15 Oktober dan diregistrasi pada 16 Oktober. Salinan permohonan diteruskan kepada sejumlah lembaga negara, termasuk DPR dan Presiden. Sistem juga mencatat dokumen perbaikan permohonan serta bukti tambahan yang diterima setelah sidang awal.

Pokok pengujian

Menurut uraian MK atas permohonan awal, ketentuan yang digugat menyatakan jumlah anggota ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan. Riziq berpendapat ketiadaan batas jumlah dapat berpengaruh pada pembatasan kekuasaan dan efisiensi anggaran negara. Itu merupakan dalil pemohon, bukan kesimpulan mahkamah.

Dalam permohonan awal, ia meminta mahkamah memberikan pemaknaan yang membatasi keanggotaan paling banyak sembilan orang serta mempertimbangkan efisiensi APBN. Ia berargumen bahwa gaji dan fasilitas anggota dibiayai negara.

Tahapan perkara

Pada sidang pendahuluan 26 Oktober, hakim konstitusi M. Guntur Hamzah meminta pemohon memperkuat penjelasan kedudukan hukumnya, termasuk hubungan antara statusnya sebagai wajib pajak dan dugaan kerugian. Hakim Daniel Yusmic P. Foekh meminta pencermatan rumusan norma serta riwayat pembahasannya. Hakim Daniel juga menilai penting menelaah riwayat perubahan ketentuan yang sebelumnya membatasi komposisi anggota. Masukan hakim disampaikan dalam tahap penasihatan permohonan.

MK kemudian memeriksa perbaikan permohonan pada 9 November. Menurut pemberitaan humas mahkamah, Riziq menambahkan bukti serta mempertajam argumen mengenai akuntabilitas dan efisiensi.

Agenda yang tercantum untuk 18 November adalah mendengarkan keterangan para pihak, bukan pembacaan putusan. Sampai ada keputusan resmi mahkamah, hasil pengujian tidak dapat disimpulkan.