NUSANTARAOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan kemajuan konstruksi fisik kawasan lembaga yudikatif mencapai rata-rata 32,83 persen, sementara kawasan lembaga legislatif menyentuh 25,40 persen. Capaian tersebut dipantau langsung Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kalimantan Timur, dimulai dari lokasi Gedung Sidang Paripurna hingga kompleks Mahkamah Agung.
Pada klaster legislatif yang dikerjakan melalui kontrak konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, pembangunan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencatat progres tertinggi sebesar 24,33 persen, diikuti Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di angka 22,75 persen. Pekerjaan fisik Gedung DPR I berada pada posisi 21,91 persen, DPR II mencapai 21,66 persen, serta Gedung Sidang Paripurna sebesar 20,25 persen.

Konektivitas Jalan dan Kawasan Yudikatif
Sebaliknya, infrastruktur akses jalan di kawasan legislatif telah menembus 41,49 persen sehingga melampaui laju penyelesaian gedung utama. Kesenjangan progres tersebut mencerminkan prioritas otorita dalam menuntaskan konektivitas antarkawasan di dalam KIPP agar mobilisasi logistik proyek dan kesiapan operasional pemerintahan dapat berjalan lancar.
Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen, sedangkan kompleks Mahkamah Konstitusi bersama Komisi Yudisial menyentuh 25,27 persen. Jaringan jalan di zona yudikatif mencatatkan progres paling tinggi yakni 46,69 persen, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Aswin Grandiarto Sukahar menegaskan pekerjaan perkantoran tetap berjalan di koridor target meski pelaksana proyek didorong menjaga intensitas kerja menjelang tutup tahun.
Investasi Swasta dan Konsep Kota Spons
Selain proyek lembaga tinggi negara, Basuki meninjau lokasi investasi terpadu milik PT Star Bright International Investment di zona KIPP 1B dengan nilai komitmen Rp1,25 triliun yang konstruksinya dimulai sejak Juli 2026. Dalam peninjauan proyek investor asal China tersebut, Basuki memberikan arahan mengenai standar desain serta keseriusan pelaksanaan konstruksi agar hasil pembangunan komersial mampu mengakomodasi kebutuhan pasar.
Rombongan OIKN juga memeriksa pembangunan kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik yang telah mencapai sekitar 70 persen sebagai bagian dari penerapan konsep kota spons di ibu kota baru. Secara keseluruhan, realisasi paket kolam retensi tercatat sebesar 33,91 persen per 10 November 2026 dengan proyeksi mencapai 56,62 persen pada akhir tahun guna mendukung konservasi air sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem tiga pilar pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
