DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Aturan yang dibahas sejak 2008 itu mencakup sejumlah kejahatan, tetapi tidak berlaku surut dan penerapannya menunggu pembentukan dua badan.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 361 dari 573 anggota DPR. Seluruh peserta menyetujui pengesahan ketika Puan meminta persetujuan fraksi. Anggota panitia kerja dari PKS, Nasir Djamil, mengatakan rancangan tersebut telah dimulai sejak 2008 dan dinantikan masyarakat.

Menurut laporan CNN Indonesia, aturan ini mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan tertentu. Penjelasan undang-undang menyebut perjudian daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto sebagai contoh bentuk penipuan atau penggelapan yang dimaksud.

Pasal 5 memungkinkan perampasan aset sah lain milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas negara. Perampasan itu harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kewajaran. Dalam keadaan tertentu, termasuk tersangka atau terdakwa meninggal, melarikan diri atau sakit permanen, perampasan dapat dilakukan tanpa putusan pidana apabila nilai aset sedikitnya Rp1 miliar.

Undang-undang ini tidak mengatur peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Peneliti Indonesia Corruption Watch Azhim mengkritik keputusan tersebut, sementara Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan konsep itu dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Presiden mendapat mandat membentuk badan pengelolaan dan perampasan aset; badan pengawasan juga akan dibentuk. Kedua badan diberi waktu paling lama setahun sejak pengesahan, dan aturan hanya berlaku untuk tindak pidana setelah undang-undang diberlakukan.