Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah membahas calon wakil presiden saat bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11). Yusril mengatakan pertemuan itu berfokus pada persiapan revisi Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril mengatakan ia tidak menanyakan soal dua nama calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih MPR. Menurutnya, Sjafrie juga tidak membicarakan hal itu dan merupakan sosok yang disiplin dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.

Yusril menyatakan Sjafrie berharap ia membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Revisi itu diharapkan mulai dibahas di DPR pada awal 2027. Ia mengatakan bersedia membantu, sementara pembahasan teknis di parlemen nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Yusril, perubahan diperlukan karena lingkungan strategis telah banyak bergeser selama hampir 25 tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diberlakukan. Ia mengatakan undang-undang tersebut diajukan ketika dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Yusril menyebut Sjafrie melihat perlunya penyesuaian terhadap perubahan geopolitik dan kemajuan teknologi militer, termasuk kecerdasan buatan, perang siber, serta drone. Ia juga berpendapat UU Pertahanan Negara perlu diselaraskan dengan kebutuhan terkini karena UU TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan.

Selain membahas legislasi, pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi bagi keduanya, yang menurut Yusril telah saling mengenal sejak masa Orde Baru. Mereka juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.