Amerika Serikat memperketat aturan akses terhadap chip kecerdasan buatan canggihnya, dengan mewajibkan pelanggan pusat data di Indonesia dan empat negara lain mengajukan lisensi khusus untuk membeli chip dari perusahaan AS. Langkah itu mendapat dukungan sejumlah anggota Kongres, meski mereka menilai pengawasan yang lebih luas masih diperlukan.

Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS menyebut Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brasil memiliki risiko pengalihan yang lebih tinggi dari biasanya. Aturan yang diumumkan pekan ini mencakup chip canggih dari perusahaan seperti Nvidia dan ditujukan untuk menutup celah akses jarak jauh melalui pusat data di negara ketiga.

Bagi pelanggan pusat data di Indonesia, ketentuan tersebut menambah persyaratan lisensi untuk pembelian chip canggih AS. Pejabat AS mengatakan akses melalui negara ketiga memungkinkan perusahaan China memanfaatkan daya komputasi dan menghindari pembatasan Amerika. China menolak pembatasan itu dan menyebutnya sebagai pemaksaan ekonomi.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Pramila Jayapal mengatakan kontrol ekspor memang diperlukan, tetapi juga menyerukan pembahasan tentang dominasi pasar AI. Pada Oktober, ia memperkenalkan kerangka kebijakan yang mengharuskan setiap perusahaan AI yang beroperasi di AS memperoleh piagam federal, dengan pengawasan dan persyaratan keselamatan yang ketat.

Pengawasan Kongres juga mencakup dugaan penyelundupan chip Nvidia ke China. Para anggota senior Demokrat di Komite Kehakiman DPR mengumumkan penyelidikan untuk mengetahui apakah Menteri Perdagangan Howard Lutnick menghalangi upaya menghentikannya. Secara terpisah, Komite Urusan Luar Negeri DPR menyatakan pemerintah menyetujui ekspor 879.000 chip Nvidia dan AMD kepada perusahaan China antara Desember 2025 dan Mei 2026.

Presiden Donald Trump mengatakan pada Jumat bahwa ia akan melarang perusahaan AS membangun pusat data di negara lain dan menjanjikan penalti besar, tetapi rincian serta cara penegakannya belum jelas. Stephen Ezell dari Information Technology and Innovation Foundation menilai aturan BIS akan sulit ditegakkan dan mengatakan kontrol ekspor mungkin memperlambat China, tetapi tidak mengubah ambisinya menjadi pemimpin chip AI global.