Kelompok masyarakat sipil Jepang menyerahkan petisi dengan 47 ribu tanda tangan kepada Kementerian Pertahanan untuk menolak rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Mereka mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut.
Menurut laporan Xinhua yang dikutip CNN Indonesia, penyelenggara menyatakan petisi bersama itu digagas oleh sejumlah organisasi, termasuk Citizens Nuclear Information Center. Dukungan terkumpul dalam waktu sekitar satu bulan.
Dalam petisi tersebut, para penggagas mengingatkan bahwa Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami pengeboman atom dan telah lama menyatakan tanggung jawab untuk mendorong pelucutan senjata nuklir. Mereka menilai pengadaan kapal selam bertenaga nuklir akan mengkhianati komitmen itu.
Pada konferensi pers setelah penyerahan petisi, perwakilan kelompok menyampaikan kekhawatiran bahwa pertimbangan pemerintah mengenai kapal selam tersebut dapat mengubah secara mendasar status Jepang sebagai negara non-senjata nuklir. Perdebatan mengenai kebijakan terkait nuklir di Jepang meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi berulang kali mengatakan Jepang tidak akan menutup kemungkinan apa pun dalam pembahasan dan kajian pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Pada Oktober, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah akan membahas secara konkret dan realistis kemungkinan Pasukan Bela Diri Jepang memilikinya.
Secara terpisah, media Jepang baru-baru ini melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pengecualian terhadap Tiga Prinsip Non-Nuklir, yang akan memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke Jepang dalam keadaan darurat.